Sentani, Jubi – Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sentani, Agnes Sokoy, mengatakan aksi pemalangan SMPN 2 Sentani, SMAN 1 Sentani, dan SKB di kabupaten Jayapura yang dilakukan masyarakat adat Sentani itu sah-sah saja.
“Menurut kami sah-sah saja yang dilakukan dan kami berharap pemerintah dapat mendegar dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat adat itu agar masalah cepat selesai,” katanya.
Saat dihubungi Jubi, Agnes mengatakan pemalangan yang dilakukan ini bukan baru pertama kali namun setiap tahun selalu mereka lakukan dan kesannya pemerintah berlarut-larut dalam menyikapi tuntutan masyarakat adat.
“Kalau cepat ditindak-lanjuti dan diselesaikan itu pasti tidak ada masalah dan menurut kami pemalangan yang dilakukan ini hak mereka, silakan mereka melakukannya,” tuturnya.
Pemerintah harus mengambil sikap dan menyelesaikan persoalan ini secepatnya agar pemalangan tidak terjadi lagi.
“Kalau menyangkut proses belajar mengajar di sekolah itu sudah selesai. Anak-anak sedang ujian semester dan ujian juga sudah berakhir tanggal 4 Desember kemarin, jadi tidak terganggu dengan aksi pemalangan hari ini,”
ucap Sokoy, Selasa (5/12/2017).
Ia menjelaskan sebelumnya sudah menerima surat terkait aksi pemalangan dari pihak masyakarat adat pada Sabtu (2/12/2017). Usai ujian sudah diumumkan kepada anak didik untuk tidak masuk sekolah kareba ka nada aksi pemalangan sekolah.
“Anak-anak kami liburkan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Untuk itu kami minta mereka tinggal di rumah saja,” kata Sokoy.
Selasa (5/12/2017) sekelompok orang yang mengaku dari adat Sentani memalang SMPN 1 Sentan, SMAN 1 Sentani, dan SKB kabupaten Jayapura. Mereka menuntut pemerintah segera menyelesaikan ganti rugi tanah adat di atas tiga lembaga pendidikan tersebut.
Kabag Ops Polres Jayapura, AKP Robert Hitipeuw, yang memimpin pengamana aksi pemalangan tersebut mengatakan pemalangan yang dilakukan di SMPN 2 Sentani, SMAN 1 Sentani, dan SKB belum dijelaskan bahwa tanah ini milik siapa, sehingga pihak pemalang bermaksud untuk menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
“Kegiatan palang memalang ini berjalan aman, tidak ada keributan, ini hanya sebagian dari aspirasi sehingga dari pihak pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah tanah ini,” katanya.
Robert juga menjelaskan kehadiran pihak keamanan di tempat pemalangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kami menurunkan sekitar 110 anggota gabungan staf, pengaman tertutup dan terbuka, serta dari Lalu Lintas,” jelasnya. (*)
Pemerintah diminta segera selesaikan persoalan tanah adat was originally published on PAPUA WS